Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), menyebutkan mengenai kekhawatiran akan netralitas aparat penegak hukum yang saat pemilu 2024. Menurutnya, tugas utama aparat penegak hukum adalah menjaga keamanan dan harus netral. “Dalam suatu pertandingan atau suatu pemilu, memang harus ditegakkan netralitas itu. Jadi semua harus netral, memberikan kesempatan rakyat untuk memilih. Rakyat tidak boleh ditakut-takuti, dan itulah gunanya aparat keamanan,” ujar Oso di DPP Partai Hanura, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 November 2023.
Oso menambahkan bahwa tidak perlu diragukan lagi mengenai netralitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seharusnya memihak rakyat, bukan kelompok tertentu. “Aparat keamanan harus netral, karena aparat keamanan berasal dari rakyat, dijadikan aparat keamanan untuk menjaga rakyat,” kata Oso.
Selain itu, Oso juga menyinggung mengenai partisipasi aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye partai politik. Menurutnya, hal tersebut tidak masalah asalkan tidak melanggar undang-undang. Sebelumnya, Bawaslu RI memperingatkan bahwa ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitas pandangan politik mereka sepanjang tahapan pemilu, termasuk di media sosial.
Ketentuan tersebut juga berlaku untuk aparatur Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh tingkatan, serta dokter, perawat, dan dosen yang berstatus ASN. Aturan tersebut merupakan Surat Keputusan Bersama lima lembaga negara, yang berlaku sejak dimulainya tahapan pemilu sampai rekapitulasi hasil pemilu pada tahun 2024.
Sehingga, Oso menegaskan bahwa netralitas aparat penegak hukum harus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan. Aparat keamanan harus berpihak kepada rakyat, dan bukan kelompok tertentu.
