Kamis, 23 November 2023 – 11:30 WIB
Tangerang Selatan – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berbicara tentang politisasi hukum yang terjadi di Indonesia. Ia juga menyinggung tentang Undang-undang (UU) yang disahkan dengan cepat.
Hal tersebut diungkapkan Haedar Nashir saat memberikan sambutan pada dialog publik Muhammadiyah bersama Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis, 23 November 2023. Mulanya, Haedar menyampaikan pandangan Muhammadiyah tentang Indonesia yang mengalami erosi, disrupsi, distorsi bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan.
“Ia pun menegaskan bahwa, akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan terjadi politisisasi hukum. Sehingga, kata dia, politik, ekonomi dan budaya perlu direkonstruksi. Haedar juga mengatakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud dapat berdiri tegak lurus di atas konstitusi dan menggunakannya sesuai dengan kepentingan bangsa serta negara.
Maka itu, Haedar berpesan kepada capres-cawapres untuk tidak lupa terhadap masyarakat ketika sudah terpilih di 2024. Ia juga mengingatkan untuk bisa menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, Haedar menyinggung soal pembuatan undang-undang yang prosesnya tarik ulur di DPR RI, namun pada pengesahannya hanya yang dikehendaki oleh oligarki saja.
Menurut Haedar, apa yang disampaikan Muhammadiyah adalah suara dari masyarakat dan demi kepentingan bangsa. “Sehingga jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” pungkasnya.
