Rabu, 10 Januari 2024 – 15:10 WIB
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir kondisi hukum di Indonesia yang saat ini dipermainkan. Dia juga menyinggung kekuasaan negara dijalankan tak sesuai dengan aturan di era pemerintahan saat ini.
“Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau maunya saja. No, no, and no,” ujar Megawati saat dalam pidato pada perayaan HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.
Megawati menyampaikan pesta demokrasi bukan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Maka itu, etika moral mesti dijunjung tinggi dalam gelaran Pemilu 2024.
“Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan lah alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” jelas Megawati.
Dia mengaku dirinya pernah jadi presiden dan calon presiden (capres) petahana. Saat itu, dirinya tak memaksakan rakyat untuk memilih dirinya.
“Lho saya pernah presiden. Setelah pemilu, nggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih, ya sudah,” ujar Presiden ke-5 RI tersebut.
Maka itu, ia mengingatkan agar kekuasaan tidak bisa langgeng. Ia menegaskan, setiap jabatan akan berakhir pada masanya.
“Kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyoroti beberapa isu seperti pengganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali hingga netralitas aparat.
Dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Kemudian, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga datang. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid juga hadir. Selain itu, hadir juga jajaran elite PDIP.
