Jumat, 26 Januari 2024 – 11:35 WIB
Bandar Lampung – Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tidak bisa didikte oleh pihak manapun jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Hal ini termasuk intervensi dari ketua umum partai politik.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Bento Kopi Lampung, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Kamis, 25 Januari 2024 malam. Dalam acara tersebut, Mahfud ditanya tentang sikapnya kepada ketua umum partai politik yang mengusungnya jika terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.
“Ketika Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi wapres, apakah punya sikap yang jelas tidak dinahkodai oleh ketua partai?” tanya seorang mahasiswa kepada Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa kesepakatannya dengan partai politik yang mengusungnya adalah tidak boleh ada yang saling menugaskan. Menurutnya, kesepakatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing.
“Partai politik tugasnya menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga mengirim orang-orangnya ke DPR sehingga bisa menegakan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” jelas Mahfud.
Mahfud juga mendapatkan pertanyaan dari seorang pemuda Lampung bernama Roma. Roma bertanya apakah Mahfud akan memiliki sikap yang jelas dan tidak didikte siapapun saat menjadi wakil presiden. Menjawab pertanyaan itu, Mahfud menegaskan bahwa sikapnya tidak akan bisa didikte siapapun. Mahfud sebagai pendekar hukum menyatakan sikap tegak lurus menegakkan konstitusi.
“Jadi, apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD,” ujar Mahfud MD di Bandar Lampung, dikutip Jumat, 26 Januari 2024.
Mahfud juga bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika akan dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku membuat kesepakatan bersama seluruh partai pengusung untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsinya masing-masing.
Sementara itu, Mahfud menegaskan bahwa tugas partai politik adalah menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaik sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” kata dia.
