Jumat, 23 Februari 2024 – 07:46 WIB
Jakarta – Wakil Presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam menangani gejolak kelangkaan beras yang terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sebab, pekan ini Cak Imin memastikan kelangkaan beras akan terjadi.
“Pemerintah benar-benar harus serius menangani pasokan maupun harga beras di pasaran sebab kedepan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, dikutip Jumat 23 Februari 2024.
Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan bahwa berdasarkan data panel harga pangan nasional akhir bulan lalu menunjukkan jika harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram. Harga ini melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogran dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800.
“Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21.35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga,” ucap Cak Imin.
Cak Imin pun mengingatkan agar belanja beras kebutuhan untuk masyarakat miskin menempati porsi besar yakni sekitar 22 persen dari total pengeluaran dalam satu bulan. Jika harga beras kian tak terkendali maka bisa dipastikan beban mereka semakin berat.
“Harga beras yang kian meroket pasti akan menguras kantong masyarakat. Kalau ini tidak segera dikendalikan maka jumlah masyarakat miskin akan semakin tinggi,” kata dia.
Ketua Umum PKB mengatakan bahwa kelangkaan beras dan tingginya harga beras harus bisa dikelola dengan baik. Sebab, kalau tidak itu akan memanaskan situasi politik juga. Lebih jauh Cak Imin mengatakan perlu ada perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya berbagai kendala penyediaan pasokan beras mulai dari fenomena el-nino, kian sempitnya lahan pertanian, hingga kian minimnya generasi petani bisa diantisipasi dengan strategi ketahanan pangan yang tepat.
“Pemerintah bisa menjadikan petani sebagai subyek utama terciptanya ketahanan pangan nasional. Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian harus mulai digunakan hingga harus jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
