Senin, 15 April 2024 – 05:39 WIB
Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta agar insiden Nabire tidak terulang, sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo diharapkan melaksanakan sesuai aturan hukum dan tertib serta bertanggung jawab.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, di Jayapura, Minggu, 14 April 2024, menjelaskan bahwa siapa pun boleh menyampaikan aspirasinya dengan baik.
“Kami pemerintah menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” katanya.
Menurut Ribka, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melakukan demo dengan baik sesuai aturan hukum.
“Kami tidak ingin insiden unjuk rasa menolak militerisme di Tanah Papua seperti yang terjadi di Kabupaten Nabire pada Jumat (5/4) lalu terulang kembali,” ujarnya.
Dia menyayangkan insiden tersebut yang menyebabkan adanya kekerasan seksual, seorang anak 11 tahun yang terkena lemparan batu oleh massa, dan pembakaran rumah seorang warga.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah bukan anti-demokrasi, tetapi semua harus dilakukan sesuai ruang yang telah ditentukan,” katanya.
Ribka menambahkan bahwa kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, dipersilakan, namun tentu sesuai dengan hukum.
Apalagi ini negara demokratis sehingga tidak ada larangan, namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaannya tertib.
