Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) telah mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Amnesty International baru-baru ini mencatat adanya pembelian dan penggunaan perangkat lunak penyadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan tindakan represif terhadap kebebasan sipil, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap supremasi hukum Indonesia terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dengan Broto Wardoyo sebagai moderator, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, dan dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, mengapresiasi diselenggarakannya seminar ini dan mendorong peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Para pembicara, antara lain Deputi Bidang Keamanan Siber BSSN RI, Sulistyo, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa, dan lainnya, memberikan paparan mengenai perlindungan data, kebijakan lokalisasi data, dan ancaman siber serta perlunya regulasi yang lebih kuat dalam mencegah kebocoran data.
Mereka juga membahas tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan keamanan siber untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Terkait dengan penyadapan, pembicara menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengambilan keputusan melakukan penyadapan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan tujuan, ancaman yang ditimbulkan, dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab.
Dalam era siber, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan penyadapan, namun penyadapan harus dilakukan secara etis dan dengan pertimbangan yang matang. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital.
Referensi: https://www.rmoljabar.id/dhi-fisip-ui-ajak-mahasiswa-pahami-isu-keamanan-nasional-dan-hak-hak-sipil
