Selasa, 10 September 2024 – 15:57 WIB
Jakarta, VIVA – Calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan petani melalui asuransi, bantuan bibit gratis, dan sarana pertanian modern, layak diapresiasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI), Guntur Subagja Mahardika.
“INTANI mendukung langkah positif bagi calon kepala daerah yang memiliki fokus dan program yang baik untuk mensejahterakan petani dan nelayan,” kata Guntur saat dihubungi pada Selasa, 10 September 2024.
Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, termasuk dalam kategori yang mendukung inisiatif tersebut. Guntur, yang juga menjabat sebagai Ketua Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Sekolah Kajian Strategis dan Global Studies (SKSG) UI, menilai bahwa pemerintah daerah perlu melengkapi kebijakan terutama dalam hal perlindungan petani dan nelayan melalui asuransi.
“Perlindungan petani dan nelayan yang belum tercakup oleh asuransi dari pemerintah pusat bisa dicakup oleh pemerintah daerah. Apabila APBD mendukung, diberikan secara gratis atau dicakup sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujar Guntur.
Menurutnya, asuransi saat ini hanya mencakup padi, jagung, atau sapi saja. Oleh karena itu, lebih baik jika pemerintah daerah memperluas cakupan asuransi ini ke holtikultura dan peternakan lainnya selain dari yang sudah dicakup.
“Disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Jika terdapat banyak petani yang menanam jagung, buah, atau sayur, maka perlindungan juga harus meliputi hal tersebut, bukan hanya sebatas padi. Hal ini dapat meningkatkan semangat petani dalam bertani, karena jika gagal panen, modal mereka tetap dapat kembali,” ujar Guntur.
Guntur juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada petani tentang pentingnya asuransi, karena saat ini tingkat partisipasi petani masih rendah. Saran dari Guntur adalah adanya agen yang dapat memberikan layanan pendanaan dan asuransi secara kolektif kepada petani. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KUD atau kelompok tani di daerah tersebut.
Menurutnya, mekanisme perlindungan petani perlu diperluas sehingga tugas pemerintah daerah adalah untuk menyediakan data yang akurat. Asuransi harus mampu mencakup semua produk holtikultura yang dibutuhkan petani di daerah tersebut dan juga dapat mencakup asuransi jiwa petani dan nelayan sehingga ahli waris mereka juga dapat merasakan manfaatnya.
Cagub Sulawesi Tengah, Ahmad Ali, telah mengumumkan program unggulannya, yaitu mengasuransikan seluruh petani yang mengalami gagal panen sebagai bentuk komitmen dalam melindungi petani di Sulawesi Tengah dari risiko kehilangan pendapatan lahan.
“Kedepannya tidak akan ada lagi petani di Sulawesi Tengah yang kehilangan lahan karena digadaikan kepada tengkulak. Setiap lahan pertanian di Sulawesi Tengah harus diasuransikan oleh pemerintah,” tegas Ahmad Ali.
Ahmad Ali menambahkan bahwa jaminan asuransi pertanian akan meningkatkan profesi petani menjadi lebih menjanjikan dan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Program asuransi pertanian juga dapat mengurangi ketakutan petani terhadap gagal panen.
“Cara terbaik untuk mensejahterakan petani adalah dengan memiliki pemimpin yang memiliki program pro-rakyat,” kata Ahmad Ali.
Sementara itu, cawagub Abdul Karim Aljufri menjelaskan bahwa asuransi pertanian adalah wujud nyata dari kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap semua lahan pertanian di Sulawesi Tengah. Selain itu, program-program lain juga diluncurkan untuk mendukung petani, nelayan, dan pekerja seperti asuransi ternak sapi, asuransi ketenagakerjaan untuk BPU (Pekerja Informal), dan bantuan pupuk subsidi murah dan terjangkau.
Pasangan Ahmad Ali-AKA juga memperjuangkan program bantuan bibit tanaman dan ternak gratis, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian modern. Mereka juga berencana untuk mengembangkan 100.000 hektar pertambakan rakyat, perahu dan alat tangkap untuk nelayan, SPBU khusus untuk petani dan nelayan, dan SPBU mobile untuk wilayah kepulauan.
“Kami juga akan mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan modal, pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitas KURDA,” tutup AKA.