Rabu, 11 September 2024 – 11:16 WIB
Jakarta, VIVA – Koordinator Nasional Prabowo-Gibran Digital Team (Pride) Anthony Leong mengatakan bahwa munculnya ajakan gerakan untuk mencoblos tiga pasangan calon (paslon) atau “tusuk 3 paslon” menjelang Pilkada Jakarta 2024 berpotensi merusak proses demokrasi.
Baca Juga :
Irjen Iqbal Kumpulkan 3 Bakal Paslon Pilgub Riau, Tujuannya Patut Dicontoh
Anthony khawatir munculnya gerakan tersebut justru membodohi masyarakat karena hal itu tidak produktif.
“Pilkada seharusnya menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, bukan menjadi ajang untuk membuat gerakan-gerakan yang tidak produktif,” kata Anthony di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Baca Juga :
Daftar Anggaran 86 Kementerian Lembaga Tahun Pertama Prabowo
Pilkada Jakarta 2024 akan diikuti oleh tiga bakal pasangan calon (paslon), yakni Pramono Anung-Rano Karno, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Ridwan Kamil-Suswono.
Baca Juga :
Ketua Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Perlu Direvisi untuk Penyempurnaan
Menurut dia, gerakan tersebut justru mengarahkan masyarakat untuk menciptakan surat suara yang tidak sah. Hal itu pun berdampak lebih buruk jika dibandingkan dengan aksi golput.
“Seharusnya momen pilkada ini untuk mengajak masyarakat Jakarta menentukan pilihannya, bukan justru mengarahkan mereka untuk membuat surat suara tidak sah,” katanya.
Untuk itu, kata dia, ide tersebut tidak perlu diikuti karena hanya akan cederai proses demokrasi di Indonesia.
Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ia mengimbau kepada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak untuk menentukan pemimpin kota selama 5 tahun ke depan.
“Perhatikan dengan baik program-program dari ketiga pasangan calon, kemudian pilihlah dengan hati nurani agar Jakarta bisa menjadi kota yang lebih maju selama 5 tahun ke depan,” kata dia.
Di samping itu, Anthony mengajak kaum muda Jakarta untuk aktif mengawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan baik, sekaligus mampu menekan angka golput. (ant)
Halaman Selanjutnya
“Seharusnya momen pilkada ini untuk mengajak masyarakat Jakarta menentukan pilihannya, bukan justru mengarahkan mereka untuk membuat surat suara tidak sah,” katanya.
