Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor. Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi. Dengan mengolah data dari lembaga dunia yang kredibel, The Heritage Foundation, LSI Denny JA menyimpulkan bahwa Jokowi berhasil memperoleh rapor biru dalam indeks ini.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan bahwa skor Indonesia dalam Indeks Kebebasan Ekonomi meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, dengan peringkat yang naik dari 100 menjadi 53. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi dalam membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
LSI Denny JA juga mengembangkan cara baru untuk menilai presiden yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia dari berbagai lembaga internasional kredibel. Indeks tersebut meliputi aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Melalui analisis ini, diketahui bahwa Jokowi memperoleh 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah selama 10 tahun kepemimpinannya.
Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Menurut Denny, kebebasan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas harga yang terjaga.
Denny menjelaskan bahwa Indeks Kebebasan Ekonomi terdiri dari empat pilar utama, yaitu rule of law, government size, regulatory efficiency, dan open markets. Pada awal masa jabatan Jokowi, Indonesia memiliki skor 58,5 dan berada di peringkat 100 di dunia. Namun, setelah 10 tahun, skor tersebut meningkat menjadi 63,5 dan peringkat negara naik ke posisi 53, menunjukkan keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan kebebasan ekonomi melalui reformasi di berbagai sektor.
Meski terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, namun secara keseluruhan, Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik dan penyederhanaan birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Dengan menerapkan reformasi yang berkelanjutan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dapat memperkuat ekonominya dan menciptakan masa depan yang lebih stabil dan inklusif.
