Selasa, 22 Oktober 2024 – 06:11 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto, menugaskan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawa sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menkopolkam, dalam Kabinet Merah Putih. Budi Gunawan dipercayakan oleh anggota DPR RI karena dianggap memiliki rekam jejak yang baik selama ini.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono. Dave yakin bahwa Budi Gunawan memiliki kemampuan karena pernah memimpin Badan Intelijen Negara, BIN dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, Budi Gunawan juga memiliki pengalaman panjang di sektor keamanan.
“Dengan latar belakang tersebut, Budi Gunawan dianggap mampu untuk memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang terkait dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin penting di era globalisasi dan disrupsi teknologi,” ujar Dave dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Dave sebelumnya merupakan anggota Komisi I DPR RI dimana Kepala BIN merupakan salah satu mitra kerjanya. Mereka telah bekerja sama sejak tahun 2016 hingga tugas Dave berakhir pada 15 Oktober 2024 dan digantikan oleh Herindra.
“Menkopolkam Budi Gunawan dan timnya di Kemenko Polkam diharapkan akan memainkan peran penting dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan,” jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957.
Menurut Dave, dengan fokus pada politik dan tidak terbebani isu hukum, dia yakin kementerian ini dapat fokus sepenuhnya pada urusan keamanan dan politik dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
“Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas melalui pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa beliau ingin memastikan bahwa masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan,” tambah Dave.
Dave juga menekankan bahwa Presiden Prabowo memandang stabilitas keamanan sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Oleh karena itu, penekanan pada aspek pertahanan, komunikasi, dan reformasi birokrasi merupakan pilar penting dari segala ancaman.
“Pemisahan antara politik dan hukum menunjukkan adanya orientasi yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif, di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Indonesia,” jelasnya.
Dukungan untuk reformasi birokrasi, menurut Dave, mencerminkan visi Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini juga mempercepat pelayanan publik.
“Keselarasan antara politik, keamanan, dan birokrasi akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mencapai agenda nasionalnya,” tutup Dave.
