Pada Minggu, 29 Desember 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berharap bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 akan memberikan dukungan bagi program-program strategis yang dijalankan. Program-program tersebut bersifat inklusif dan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan kesehatan yang lebih luas. Partai politik PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program Presiden tersebut melalui dukungan terhadap APBN 2025. Selain itu, anggaran dialokasikan untuk program strategis seperti pemberian makanan bergizi gratis, pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan.
Dalam menghadapi kenaikan PPN, perlindungan sosial diusulkan untuk ditingkatkan, terutama bagi rumah tangga miskin dan menengah. Program tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran, meliputi kelompok rentan dan hampir miskin. Subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, dan listrik perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Subsidi transportasi umum, perumahan untuk kelompok menengah bawah, serta bantuan dan beasiswa perguruan tinggi juga disoroti sebagai langkah-langkah penting dalam mendukung kelompok ekonomi menengah.
Pemerintah juga diminta untuk rutin melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi. Selain itu, penggunaan barang dan jasa dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam belanja pemerintah perlu ditingkatkan. Program pelatihan bagi masyarakat ekonomi menengah dan terdampak juga dinilai perlu untuk membantu mereka beralih ke sektor yang potensial dan kompetitif.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencapai target pengurangan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting sesuai dengan visi pemerintah. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan menjaga keberhasilan program strategis yang dicanangkan.
