Dalam konteks dinamika politik Indonesia, Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold, sebesar 20 persen. Menurut Bamsoet, keputusan MK tersebut memberikan ruang lebih luas bagi partai politik untuk turut serta dalam pemilihan presiden. Namun, peningkatan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak selalu menjadi hal yang positif. Kenaikan ini berpotensi meningkatkan risiko fragmentasi politik, polarisasi, dan biaya politik yang tinggi. Dalam hal ini, Bamsoet menyoroti pentingnya strategi yang tepat untuk mencegah munculnya pasangan calon dengan kualitas rendah dan agenda politik yang terbatas.
Menurut Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Sementara itu, ayat 2 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bamsoet juga menekankan pentingnya pembatasan minimal dan maksimal gabungan partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari dominasi koalisi partai politik dalam pemilihan.
Dengan dihapusnya presidential threshold, setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan calon presiden. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pasangan calon dari tiga pada Pemilu 2024 menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pada Pemilu 2029. Meskipun peningkatan jumlah kandidat capres tidak selalu positif bagi demokrasi, masyarakat perlu memilih calon presiden yang berkualitas dan memiliki visi serta misi yang jelas. Bamsoet juga mengingatkan bahwa pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa banyaknya kandidat capres sering kali diikuti dengan kualitas politik yang belum matang.
