Putusan DKPP RI yang mencopot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes karena dugaan pelanggaran kode etik selama Pemilu 2024 menarik perhatian publik. Pengamat politik, Ray Rangkuti, menyarankan agar PDIP melakukan pergantian antar waktu (PAW) jika caleg mereka terbukti melakukan penggelembungan suara. Menurutnya, suara hasil penggelembungan tidak sah dan harus diatasi dengan PAW. Ray juga mendorong PDIP menggelar sidang etik untuk caleg yang terlibat.
DKPP memutuskan mencopot Ketua KPU Brebes dan Ketua Bawaslu Brebes karena dugaan penggelembungan suara caleg PDIP. Selain itu, juga ditemukan indikasi bagi-bagi uang melalui KPU dan Bawaslu Brebes. Sanksi juga diberikan kepada anggota KPU dan Bawaslu lainnya. DKPP menekankan perlunya KPU dan Bawaslu RI untuk segera melaksanakan putusan dalam waktu tujuh hari.
Sidang etik dan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan pemilihan menjadi kunci dalam menjaga integritas selama proses demokrasi. Hal ini akan memastikan keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum. Penegakan aturan dan sanksi yang adil akan membantu membangun sistem politik yang bersih dan transparan.
