Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Tanah Air. Rencana ini dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang sederhana, mengingat kompleksitas ekosistem yang belum terbentuk. Saat ini, Indonesia baru memanfaatkan nuklir pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian.
Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, pemanfaatan energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam mengembangkan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi yang cepat. Meskipun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder yang terlibat.
Dalam upaya pengembangan PLTN, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan serta melakukan reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir. Langkah-langkah strategis lainnya termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir, dan reformasi regulasi energi nuklir. Tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga melibatkan isu sosial dan politik yang perlu diatasi.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa perencanaan pembangunan PLTN telah digaungkan sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai kendala, termasuk isu politik dan implikasi ke kelembagaan. Dengan perjuangan yang terus dilakukan, diharapkan pembangunan PLTN dapat segera terwujud sebagai langkah penting dalam menyokong transisi energi Indonesia ke masa depan yang lebih berkelanjutan.
