Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi Harun Masiku disebut sebagai pesanan dan penggiringan opini negatif oleh juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli. Menurutnya, hasil survei tersebut hanya berdasarkan pesanan dari lawan politik PDIP dan Sekjen PDIP sendiri. Dalam keterangannya pada Senin, 10 Februari 2025, Guntur menyebut bahwa hanya 38,2 persen dari publik yang mengaku mengetahui kasus Hasto dan Harun Masiku, namun 77 persen di antaranya yakin bahwa Hasto terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Guntur juga menyoroti mengapa kasus Hasto yang tidak menimbulkan kerugian negara sama sekali dipilih sebagai fokus survei, sedangkan kasus dengan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia seperti yang menimbulkan kerugian negara besar atau masuk dalam kasus korupsi internasional tidak dipertimbangkan. Ia juga menekankan bahwa lembaga survei seharusnya tidak mengarahkan opini publik dengan hasil survei yang tidak etis dan dapat dipertanyakan. Menurut Guntur, hasil survei tersebut tidak layak digunakan dan dapat memengaruhi proses peradilan serta citra tokoh yang dinilai.
Dalam survei LSI yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025, sebanyak 77 persen masyarakat percaya bahwa Hasto terlibat dalam kasus korupsi Harun Masiku, dengan 15,3 persen dari responden sangat percaya. Di sisi lain, hanya 15,5 persen masyarakat yang kurang percaya terhadap keterlibatan politikus dari PDIP ini dalam kasus tersebut. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyatakan bahwa langkah KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka didukung oleh masyarakat berdasarkan hasil survei tersebut. Ini juga mencerminkan bahwa kasus Hasto Kristiyanto membawa citra positif bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
