Isu efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan utama belakangan ini. Beragam pendapat pro dan kontra pun mulai bermunculan untuk merespons kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo.
Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, sorotan terhadap isu efisiensi APBN menjadi ramai karena adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pemerintah. ASN yang sering melakukan pemborosan dalam penggunaan uang APBN untuk kegiatan yang kurang penting menjadi salah satu penyebab utama dari perdebatan ini.
Trubus mengungkapkan bahwa kepala negara, Prabowo, memiliki alasan yang kuat dalam menyuarakan perlunya efisiensi anggaran di pemerintahan. Menurutnya, tindakan pemborosan dan penyalahgunaan anggaran oleh ASN dan pejabat negara harus diperangi agar keuangan negara tidak disalahgunakan.
Langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam melarang aktivitas seperti jalan-jalan dan studi banding yang tidak penting dengan menggunakan anggaran APBN mendapat dukungan dari Trubus. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya tidak akan berdampak buruk terhadap pelayanan publik jika diterapkan secara benar.
Trubus juga menambahkan bahwa pelayanan publik seharusnya telah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang akan mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Meskipun masih ada pihak-pihak yang khawatir dan menentang kebijakan efisiensi anggaran, Trubus yakin bahwa langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi yang merugikan negara.
