Pada hari Kamis (27 Februari 2025), Kantor Presiden Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Hasan juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dalam segala bentuk di lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung tindakan hukum Jaksa Agung dan mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya setelah skandal ini. Pertamina, sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, perlu membersihkan operasinya dan memperkuat profesionalismenya.
Presiden Prabowo sendiri menekankan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar, sambil menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara demi kepentingan publik. Dalam acara di Menara Gade, Jakarta Pusat pada hari Rabu (26 Februari 2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menangani segalanya, membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama. Semua langkah ini, baik dari segi penegakan hukum maupun reformasi perusahaan, merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memerangi korupsi dan meningkatkan tata kelola yang baik di seluruh sektor.
