Pada Jumat, 7 Maret 2025, muncul isu tentang kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapannya terhadap isu tersebut. Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan dukungan Fraksi PAN terhadap penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pembentukan Pansus di Komisi XII terkait kasus tersebut.
Putri menekankan pentingnya agar publik tidak terpengaruh oleh isu yang tidak jelas. Dia menegaskan bahwa penanganan kasus Pertamina harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan bukan oleh Pansus di Komisi XII. Putri juga memastikan bahwa DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong upaya penyelamatan Pertamina dari oknum-oknum yang merusak perusahaan tersebut.
Selain itu, Putri menyampaikan pentingnya menjadikan kasus tersebut sebagai momentum perbaikan tata kelola energi nasional. Dia menegaskan komitmen Fraksi PAN untuk terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki citra Pertamina yang merupakan aset strategis negara.
