Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Perspektif Keamanan
Diskusi terbatas yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada tanggal 19 Maret 2025 membahas pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia menghadapi berbagai tantangan di bidang keamanan. Acara yang berjudul Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi, peneliti, dan praktisi dalam upaya mendiskusikan masalah ini.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu ditekankan agar Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kemampuan yang lebih adaptif dalam menghadapi ancaman global. Reformasi ini juga harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan pengawasan kelembagaan. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang memoderatori diskusi, menekankan urgensi Reformasi Intelijen Indonesia seiring dengan dinamika perkembangan keamanan global.
Standar operasional BIN perlu diadaptasi dengan Threat-Based Intelligence guna meningkatkan efektivitas dalam menghadapi ancaman keamanan. Model Threat-Based Intelligence telah terbukti berhasil di negara-negara lain dan diperlukan agar BIN tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mampu mencegah ancaman sebelum terjadi. Reformasi Intelijen Indonesia juga perlu mempertimbangkan transisi kekuasaan yang tengah berlangsung sebagai bagian penting dalam menganalisis potensi ancaman yang dihadapi.
Reformasi rekrutmen dan kultur kerja juga perlu diperhatikan agar Badan Intelijen Negara dapat lebih profesional dan adaptif. Penempatan personel intelijen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan struktural organisasi yang seimbang daripada kedekatan politik. Selain itu, kultur kerja intelijen yang mengutamakan kerahasiaan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka terhadap informasi.
Pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sistem intelijen Indonesia. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen saat ini adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta operasional. Reformasi Intelijen Indonesia juga harus diikuti dengan mekanisme oversight yang efektif guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kerja intelijen.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting termasuk Penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan. Dengan Reformasi Intelijen Indonesia yang tepat, diharapkan sistem intelijen mampu lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
