Reformasi Intelijen Indonesia: Menjadi Tantangan dalam Tata Kelola dan Pengawasan
Reformasi Intelijen Indonesia menjadi fokus penting dalam memperkuat lembaga tersebut. Dua tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menegaskan hal ini dalam diskusi “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta.
Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional dan adaptif. Menyadari pentingnya hal ini, Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara periode 2017-2020, Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, menekankan perlunya lembaga intelijen menjadi lebih akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Tambahannya dalam Badan Intelijen Negara (BIN) seperti kedeputian baru seperti siber, komunikasi, dan informasi menjadi langkah positif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Penguatan teknologi intelijen dengan memanfaatkan produk dalam negeri juga menjadi aspek penting dalam reformasi intelijen Indonesia. Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, menjelaskan bahwa terlalu bergantung pada teknologi asing dapat menimbulkan kerentanan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen lokal yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas.
Dalam menghadapi tantangan kompleks di tingkat global dan domestik, Reformasi Intelijen Indonesia harus terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, mekanisme pengawasan yang transparan, serta penguatan teknologi intelijen dalam negeri harus menjadi prioritas untuk menjamin keamanan dan kedaulatan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pengawasan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya
