Masyarakat resah dengan lonjakan tagihan listrik bulan ini setelah adanya kebijakan potongan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan daya 2.200 VA ke bawah. DPR pun mulai memberikan perhatian terhadap polemik ini. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PLN untuk lebih transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik. Lonjakan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat menurutnya menjadi perhatian serius yang harus diatasi dengan baik.
Menurut Mufti, persoalan ini juga mencuat di media sosial dimana banyak masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian durasi diskon listrik dengan ekspektasi mereka. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu diatasi dengan penjelasan yang transparan dari pemerintah dan PLN. Mufti juga menyoroti klaim dari PLN terkait kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh pemakaian perlu diuji, karena banyak masyarakat merasa tidak ada perubahan signifikan dalam konsumsi listrik di rumah mereka.
Untuk itu, Mufti menekankan perlunya PLN membuka data riil dan melakukan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan. Lonjakan drastis tagihan listrik dapat memberikan beban tambahan pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di masa ekonomi yang sulit. DPR mendesak PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif listrik dan meningkatkan pengawasan publik terhadapnya. Pemerintah dan PLN diharapkan hadir dengan kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat.
