Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Menurutnya, kuota impor seharusnya tidak hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar tertentu. Dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa pengaturan kuota impor yang menguntungkan hanya segelintir perusahaan tidaklah masuk akal.
Prabowo telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghilangkan hambatan dalam mekanisme kuota impor agar tidak mengganggu neraca perdagangan negara. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ingin melakukan penyeimbangan kembali dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif balasan selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa dalam merespons dampak dari tarif balasan AS, pihaknya telah berkomunikasi dengan mitra mereka di Amerika Serikat untuk memahami situasi yang terjadi. Amerika Serikat ingin mengurangi defisit perdagangannya dan bertanya mengenai jumlah impor yang bisa dilakukan dan kapan waktu yang tepat. Apindo membahas hal ini terutama dalam konteks komoditas seperti kapas dan jagung.
Kamdani menambahkan bahwa penting bagi impor tersebut langsung disalurkan ke industri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat memotong akar masalah yang ada terkait dengan kuota impor. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berjalan dengan lebih seimbang dan adil.
