Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima dividen sebesar Rp9 miliar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara. Kabar baik ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Denny Harianto, di Tanjung Selor Bulungan. Dividen tersebut diperoleh berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 yang dihadiri oleh Gubernur Kaltara dan Gubernur Kaltim, serta kepala daerah di Provinsi Kaltara dan Kaltim.
Sejak tahun 2016, Pemprov Kaltara telah menerima total dividen penyertaan modal dari Bankaltimtara sebesar Rp78,438 miliar. Khusus untuk tahun buku 2024, dividen yang diterima mencapai Rp9,472 miliar. Dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan 2025, Pemprov Kaltara meningkatkan penyertaan modal sebesar Rp20 miliar setiap tahunnya. Total modal yang telah ditempatkan sejak tahun 2016 mencapai Rp275 miliar.
Penambahan modal tersebut bertujuan untuk mendukung kapasitas Bankaltimtara dalam menjalankan operasional dan mengembangkan usaha. Sebagai bank daerah dengan kepemilikan saham oleh Pemprov Kalimantan Timur dan Pemprov Kalimantan Utara, Bankaltimtara diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi melalui layanan perbankan dan pembiayaan.
Dividen yang diterima oleh Pemprov Kaltara setiap tahun menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. Dengan struktur permodalan yang kokoh, Bankaltimtara mampu meningkatkan kualitas layanan perbankan, termasuk layanan digital dan infrastruktur seperti ATM, hingga ke daerah pelosok dan perbatasan. Pada tahun 2023, Pemprov Kaltara sudah masuk ke dalam lima besar pemegang saham terbesar di Bankaltimtara.
Dengan kepemilikan saham yang signifikan, Pemprov Kaltara berkontribusi pada modal Bankaltimtara yang juga dimiliki oleh sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Penempatan modal pada bank daerah ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah. Selain itu, Bankaltimtara juga telah memperkuat penetrasi pasar di perbatasan RI-Malaysia dan diakui sebagai infrastruktur kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
