Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sorotan terhadap Indonesia terkait kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Respons positif datang dari elite politik yang memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Menurutnya, kebijakan QRIS dan GPN merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berdasarkan kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur pembayaran nasional dianggap vital dalam ekonomi digital, dan tidak boleh dikuasai oleh pihak asing. Kritik yang disampaikan oleh negara-negara asing, termasuk AS, harus direspons secara diplomatik namun tegas. Lebih lanjut, Hanif menyatakan bahwa keberhasilan QRIS dengan jumlah pengguna yang terus bertambah di Indonesia serta keterhubungannya dengan sistem pembayaran internasional membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan solusi yang kompetitif secara global. Dalam pandangannya, QRIS bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan juga sebagai simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Cara Menanggapi Kritik AS Secara Diplomatik tapi Tegas
Read Also
Recommendation for You

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja mengumumkan susunan kepengurusan partai untuk periode 2025-2030, termasuk di…

Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki target ambisius untuk memastikan partainya berhasil…






