Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sorotan terhadap Indonesia terkait kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Respons positif datang dari elite politik yang memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Menurutnya, kebijakan QRIS dan GPN merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berdasarkan kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur pembayaran nasional dianggap vital dalam ekonomi digital, dan tidak boleh dikuasai oleh pihak asing. Kritik yang disampaikan oleh negara-negara asing, termasuk AS, harus direspons secara diplomatik namun tegas. Lebih lanjut, Hanif menyatakan bahwa keberhasilan QRIS dengan jumlah pengguna yang terus bertambah di Indonesia serta keterhubungannya dengan sistem pembayaran internasional membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan solusi yang kompetitif secara global. Dalam pandangannya, QRIS bukan hanya sebagai alat pembayaran, melainkan juga sebagai simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Cara Menanggapi Kritik AS Secara Diplomatik tapi Tegas

Read Also
Recommendation for You

Pada acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di Grand Sahid Jaya Hotel, Kamis,…

Ketua DPR RI, Puan Maharani, melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, dan…

Konsolidasi dan ideologisasi kader-kader Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, kini sedang dilakukan di seluruh Tanah…

Kamis, 8 Mei 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti rencana revisi…

Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam menangguhkan…