Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebut uji materiil terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sudah mencatatkan sejarah. Sebab, UU TNI banyak digugat ke MK. Saldi mengatakan baru pertama kali dalam sejarah sejak berdirinya MK, ada sidang panel yang digelar secara serentak dengan gugatan yang memiliki isu sama. Menurut dia, dari 14 permohonan gugatan UU TNI, 11 perkara disidangkan pada Jumat, 9 Mei 2025. Saldi menilai antusiasme untuk mengajukan permohonan tinggi. “Ini baru pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi isu yang sama itu disidangkan serentak dalam tiga panel yang berbeda. Ini pertama baru sejarah Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali permohonan,” kata Saldi dalam ruang sidang. Pun, Saldi menyarankan agar para mahasiswa yang mengajukan gugatan bisa pertimbangkan untuk menggabungkan permohonannya. “Coba dipikirkan itu supaya kelihatan bahwa mahasiswa Indonesia kompak satu permohonan. Jangan-jangan dipanen lain ada yang mahasiswa juga. Supaya nanti bisa saling melengkapi argumentasi, dalil-dalil, bukti-bukti, dan segala macamnya,” jelas Saldi. Lebih lanjut, dia mengatakan hal itu karena banyak gugatan soal UU TNI yang diajukan oleh mahasiswa. Saldi bilang gugatan uji materi bukan merupakan perlombaan untuk mewakili kampus. Namun, soal substansi perjuangan dalam permohonan yang sama. Menurut dia, ego masing-masing dari universitas itu bisa dikelola dengan positif. Sebab, proses persidangan di MK memiliki waktu yang terbatas. Apalagi, ada 14 permohonan yang diajukan ke MK. Adapun terdapat tiga kampus yang ikut bersidang dalam sidang panel 2 yang dipimpin oleh Saldi. Ketiga kampus itu yakni dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Brawijaya. Saldi juga menegaskan bahwa permohonan yang tidak memenuhi syarat formal tidak akan dibawa ke proses pleno.
Ini Dia Peristiwa MK Terbaru: Banyak Sekali Permohonan Gugatan UU TNI!

Read Also
Recommendation for You

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menolak untuk memberikan tanggapan terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP)…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berkomitmen untuk mempercepat pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara…

Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menekankan pentingnya pembentukan…

Pada Rabu, 21 Mei 2025, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) melaporkan hasil survei terkait…

Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) mengungkapkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa…