Pada Sabtu, 17 Mei 2025, pukul 04:41 WIB, rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan pelatihan kepada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam menangani operasi caesar mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritisi rencana tersebut dengan mengingatkan bahwa operasi caesar adalah proses medis berisiko tinggi yang memerlukan kualifikasi dan keahlian khusus.
Menurut Netty, tindakan operasi caesar tidak boleh sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Dia menegaskan bahwa keselamatan pasien serta standar profesi medis harus diutamakan dan tidak boleh dikompromikan. Netty juga mengingatkan bahwa dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan yang lama untuk memperoleh keahlian dalam menangani operasi, sehingga pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa menggantikan kualifikasi tersebut.
Netty menekankan pentingnya langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis, bukan dengan mengalihkan tugas spesialis obgyn kepada dokter umum. Dia mengkhawatirkan adanya insiden akibat fasilitas dan keahlian dokter umum yang membantu persalinan kurang memadai. Netty menyoroti pentingnya mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, serta memperbaiki insentif, fasilitas kerja, sistem rujukan, dan transportasi medis.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan tambahan bagi dokter umum di daerah 3T bertujuan untuk menangani kasus-kasus darurat karena masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat kurangnya dokter spesialis di daerah terpencil. Pada akhirnya, semangat kesetaraan akses layanan kesehatan harus diimbangi dengan keselamatan ibu dan bayi karena, pada akhirnya, nyawa adalah yang terpenting.
