Kemandirian Antariksa di Mata Chappy Hakim
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), memaparkan potensi konflik antariksa dan posisi Indonesia dalam tata kelola global. Menurutnya, antariksa kini menjadi bagian dari persaingan geopolitik global. Bagaimana kontribusi Indonesia?
Menurut Chappy, laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan studi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa lebih dari 30 negara telah memiliki sistem pertahanan berbasis antariksa dan sebagian sudah mencoba senjata antisatelit (ASAT). Ini menunjukkan bahwa ruang antariksa bukan lagi zona damai mutlak, melainkan wilayah yang penuh dengan ancaman asimetris.
“Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia harus turut serta dalam mendorong tata kelola antariksa yang bertanggung jawab, damai, dan inklusif,” ujar Chappy.
Pernyataan tersebut disampaikan Chappy dalam sebuah diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI), pada Selasa (27/5/2025).
Chappy juga menekankan bahwa untuk bisa memberikan kontribusi yang signifikan, Indonesia harus terlebih dahulu memiliki kapasitas domestik yang kredibel dan koordinasi internal yang solid.
Menurutnya, dalam era di mana orbit satelit menjadi aset paling berharga dan sistem komunikasi bergantung pada infrastruktur di luar atmosfer, pemahaman terhadap ruang antariksa bukan lagi hanya urusan sains atau proyek teknologi semata. Ruang antariksa harus dilihat sebagai domain strategis, sebagaimana halnya udara, laut, dan daratan.
Jika pengelolaannya diabaikan, hal tersebut akan berdampak langsung pada bidang pertahanan, keamanan, dan kedaulatan nasional Indonesia. Hal ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di sepanjang garis katulistiwa.
“Keunggulan geografis Indonesia sebagai poros kegiatan keantariksaan dunia akan sia-sia tanpa didukung oleh strategi nasional yang kokoh, tata kelola lintas sektor yang terintegrasi, dan kelembagaan yang kuat,” tegas Chappy.
Pemanfaatan ruang antariksa dalam strategi ketahanan nasional menjadi krusial. Diantaranya, pemanfaatan ruang antariksa saat ini sangat penting dalam keamanan dan pertahanan terkait pengawasan satelit, peringatan dini, dan navigasi militer.
Dalam sektor ekonomi dan logistik, ruang antariksa digunakan untuk melacak kapal dan pesawat, serta untuk keperluan komunikasi. Ada juga manfaat lain, seperti manajemen bencana dan lingkungan, penginderaan jauh, dan prediksi cuaca ekstrem.
“Ruang antariksa juga digunakan untuk mendukung kedaulatan data nasional, menjadi independen dari sistem asing seperti GPS, Beidou, atau Glonass,” tambahnya.
Tanpa memiliki kapasitas keantariksaan yang mandiri, Indonesia berisiko tergantung pada negara lain dalam hal data strategis maupun teknologi infrastruktur. Hal ini membuat ketahanan nasional Indonesia rentan di tengah persaingan global yang semakin intens dan tidak terduga.
Sementara itu, Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN / Kepala LAPAN 2014-2021, juga memberikan wawasan mengenai proyeksi keantariksaan Indonesia. Dia menyebut bahwa Indonesia diakui sebagai “negara baru berkembang di bidang antariksa”. Potensi ekonominya diproyeksikan berada di peringkat ke-4 dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India.
“Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara penggiat antariksa baru,” tambahnya.
Dengan teknologi yang terus berkembang dan permintaan akan satelit yang terus meningkat, space economy diprediksi akan terus tumbuh dengan pesat.
“Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia harus menguasai teknologi keantariksaan demi untuk tidak sekedar menjadi pasar layanan keantariksaan,” harap Prof. Thomas.
Sumber: Indonesia Dan Kemandirian Antariksa: Menjawab Tantangan Geopolitik Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Ruang Antariksa Jadi Bagian Persaingan Geopolitik Global, Bagaimana Posisi Indonesia?
