Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang melakukan pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, untuk membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu topik utama yang dibahas adalah evaluasi proses haji tahun 2026, termasuk penetapan kuota dan kesiapan petugas. Marwan menyoroti lambatnya proses penetapan kuota dan pemilihan jemaah yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan oleh perusahaan penyelenggara.
Pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan perubahan pola penetapan jemaah agar lebih cepat dan efisien di masa depan. Marwan juga memberikan perhatian pada sistem digital baru yang diterapkan Arab Saudi melalui platform Nusuk, dengan menekankan pentingnya komunikasi yang kuat antara pihak Indonesia dan Arab Saudi. Persoalan transportasi dan kualitas petugas haji juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Marwan menekankan perlunya peningkatan kualitas petugas haji melalui pendidikan dan pelatihan yang matang. Dia menegaskan bahwa petugas harus disiapkan dengan baik agar dapat menghadapi kondisi lapangan secara efektif. Selain itu, kendala transportasi yang disebabkan oleh checkpoint yang padat juga menjadi perhatian dalam memastikan kelancaran mobilisasi jemaah.
Pertemuan informal ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyelenggaraan haji di masa depan. Semua pihak sepakat untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama demi meningkatkan kualitas dan keselamatan ibadah haji.
