Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dinamika internal partai berlogo kabah itu memanas di seluruh Pengurus DPC Se Kepulauan Riau (Kepri) dengan menarik dukungan terhadap Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono. DPW Kepri juga menolak pencalonan kembali Mardiono dalam Muktamar X mendatang dan mengekspresikan mosi tak percaya terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar Mei lalu di Batam. Wakil Ketua DPW PPP Kepri Andi Purnama menyatakan penolakan terhadap SK DPP Nomor 1693/SK/DPP/W/VI/2025 yang mereka anggap tidak mewakili aspirasi DPC se-Kepri dan mengabaikan prinsip kolegialitas partai. Andi, bersama dengan ketua DPC PPP se-Kepri, memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespons pernyataan sebelum melangkah ke jalur hukum administratif sesuai aturan internal partai.
Seluruh pengurus DPC se Kepri mendukung kedatangan figur baru yang dianggap memiliki integritas, kapabilitas, dan mampu mengembalikan kejayaan PPP pada Pemilu 2029. Andi menyoroti pelaksanaan Muswilub DPW PPP Kepri yang meninggalkan catatan kritis karena tidak dilakukan secara kolektif-kolegial dan tanpa konsolidasi internal pengurus harian. Hal ini menimbulkan kekecewaan di beberapa DPC di Kepri, di antaranya Lingga, Natuna, dan Bintan, yang merasa aspirasi mereka diabaikan dalam keputusan formatur DPP yang memilih nama lain tanpa alasan jelas. Kekecewaan juga disampaikan Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin, Ketua DPC Natuna, Pang Ali, dan Ketua DPC Bintan, Firdaus, yang mengekspresikan protes terhadap keputusan formatur DPP yang tidak mengakomodasi calon ketua yang diusulkan mayoritas formatur dan seluruh DPC se-Kepri, yaitu Gaffaruddin Ibrahim.
