Pada tanggal 13 Juli 2025, program “Sekolah Rakyat” yang merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan secara resmi dimulai pada tahun akademik 2025/2026, dimulai dengan masa orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini merupakan komponen kunci dari visi Indonesia yang lebih luas untuk menyiapkan basis kapital manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Staf Pakar Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), pada hari Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah asrama yang sepenuhnya didanai yang dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan ekstrim miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil pendapatan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosioekonomi Nasional Terpadu Indonesia (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih belum memiliki akses ke pendidikan berkualitas karena kendala keuangan.
“Sementara sekolah negeri sebenarnya bebas biaya sekolah, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan, biaya-biaya ini menjadi tidak terjangkau,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari populasi – hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Kenyataan ini merupakan tantangan besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia tahun 2045. Kemiskinan sangat menghambat pembangunan kapital manusia dengan membatasi akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini menghasilkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan signifikan bagi akses yang merata ke pendidikan. Menurut data BPS tahun 2024, tingkat partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan sekunder atas di antara rumah tangga pendapatan terendah (kwintil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kwintil tertinggi (kwintil 5).
Anak berusia 16–18 tahun memiliki tingkat ketidakberlanjutan sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyebutkan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebesar 8,7% anak terpaksa bekerja atau dihadapkan pada tekanan keluarga yang menghalangi pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) lebih lanjut mengungkapkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekunder bawah dan 1,19% di tingkat sekunder atas.
Sebagai respons, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk memasuki pasar kerja atau memulai usaha mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siswa-siswa ini untuk mengangkat bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada menteri-menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dieksekusi dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Siswa-siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pencapaian Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
