Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa DPR RI belum mengambil keputusan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah karena waktu pelaksanaan Pemilu 2029 masih cukup panjang. Bahtra menyatakan bahwa DPR masih akan melakukan kajian dan mengumpulkan aspirasi publik dengan cermat terkait dengan keputusan MK tersebut. Dia menegaskan bahwa pemilu 2029 masih jauh, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan memperbaiki proses pemilu untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Bahtra juga menekankan perlunya kajian dan pengumpulan aspirasi publik untuk memastikan penyusunan undang-undang terkait pemilihan umum sesuai dengan harapan masyarakat. Dia menyoroti pentingnya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang baik di Indonesia. Bahtra menyatakan bahwa pihaknya memerlukan formulasi yang tepat terkait mekanisme penundaan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, termasuk hal-hal terkait dasar hukumnya.
Meskipun belum ada tenggat waktu pasti, Bahtra berharap bahwa DPR RI akan segera mengambil keputusan terkait putusan MK tersebut. Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, semua fraksi partai politik di DPR RI diharapkan akan bersikap bersama terkait putusan tersebut. Semua langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di masa depan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat.
