Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru saja mengadakan kongres dengan metode pemilihan ketua umum yang berbeda. PSI menggunakan sistem one man one vote, sementara PDIP mempertahankan mekanisme aklamasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, kedua cara pemilihan tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung. Dia menyatakan bahwa langkah PSI untuk melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan adalah upaya untuk membangun model baru yang lebih terbuka. Sementara PDIP dipandang sebagai partai lama dengan akar kuat dan ideologi yang mapan, sehingga tetap menggunakan mekanisme tradisional aklamasi. Pengamat menekankan bahwa baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi sah-sah saja, selama tidak menimbulkan konflik internal. Terkait keputusan PDIP untuk menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, pengamat menilai itu sebagai respons terhadap kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto. Meskipun amnesti telah diberikan, proses hukum terhadap Hasto masih berlanjut, sehingga PDIP memilih Megawati untuk merangkap posisi Sekjen sementara. Posisi Megawati dianggap masih sangat penting bagi PDIP.
Inovasi Politik: PDIP Mantapkan Tradisi, PSI Terobos Format Baru
Read Also
Recommendation for You

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja mengumumkan susunan kepengurusan partai untuk periode 2025-2030, termasuk di…

Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki target ambisius untuk memastikan partainya berhasil…






