Government Plans to Lower Housing Costs Through Land Price Normalization

Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menstabilkan harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Biaya tinggi untuk hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, tetapi karena harga tanah yang tidak rasional. Itulah mengapa harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Seperti yang telah diucapkan Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 UUD,” terang Fahri dalam diskusi publik berjudul “Hunian untuk Semua: Strategi Pemerintah untuk Mempercepat Akses ke Hunian Layak” di Rumah Besar Gatotkaca di Jakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025). Ia menekankan bahwa pengendalian harga tanah adalah kunci untuk mencapai keterjangkauan. “Harga harus turun. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya. Fahri juga mengusulkan ide sewa jangka panjang atas tanah pemerintah dengan biaya nol. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” katanya. Ia mencontohkan proyek perumahan uji coba oleh Grup Semen Indonesia yang hanya menghabiskan Rp 50 juta. “Saya telah bertemu dengan perusahaan lain yang membangun rumah hanya dengan Rp 60 juta. Hal ini membuktikan bahwa yang membuat hunian mahal adalah tanah, bukan bangunan itu sendiri,” ungkap Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa mencapai Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kerja sama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, keselarasan regulasi memainkan peran penting. Ia mencatat kesulitan yang sedang berlangsung dalam menyinkronkan regulasi, terutama dengan pemerintah daerah. Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah adalah salah satu prioritas paling vital pemerintah. “Sekitar 35 persen dari populasi kita masih tinggal di hunian yang tidak layak,” Dedek menyoroti. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. “Anggaran nasional kita diarahkan ke bagian bawah piramida sosioekonomi – menjadi nyata melalui program-program unggulan, kebijakan strategis, dan inisiatif dampak cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkas Dedek.

Source link