Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruk, menyatakan bahwa meskipun gedung DPRD terbakar akibat aksi demo beberapa waktu lalu, para legislator tetap melaksanakan aktivitas kedewanan. Mereka terus menjalankan agenda penting melalui rapat virtual. Salah satu agenda yang dibahas adalah rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas jadwal paripurna APBD perubahan tahun 2025.
Anwar menegaskan bahwa aktivitas kedewanan tidak boleh tertunda hanya karena masalah bangunan fisik. Oleh karena itu, rapat paripurna pembahasan APBD perubahan tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal. Sementara itu, DPRD Kota Makassar sedang mendorong Pemerintah Kota untuk menyediakan kantor sementara guna memastikan koordinasi dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.
Menurut Anwar, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan program rakyat dalam APBD perubahan, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas kesehatan, gaji imam, dan bantuan sosial. Setelah pembahasan APBD Perubahan 2025, pembahasan APBD Pokok 2026-2027 akan segera dilakukan. Oleh karena itu, ruang partisipasi masyarakat tetap terbuka luas, termasuk melalui platform digital.
Terkait tragedi pembakaran DPRD, Polda Sulsel telah menetapkan 11 tersangka, BPBD melaporkan bahwa 67 mobil terbakar, dan Menteri PANRB menyampaikan duka cita atas kematian tiga ASN di DPRD Makassar. Dalam kondisi saat ini, DPRD Kota Makassar tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat.
