Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menyerahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) resmi ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, di Ruang Rapat Badan Legislasi Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada tanggal 9 September 2025. Keempat RUU yang diserahkan adalah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.
Selain empat RUU tersebut, DPD RI juga mengusulkan dua RUU tambahan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Perubahan, yaitu RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Abdul Kholik, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, menyatakan bahwa RUU inisiatif DPD RI telah selesai disusun dan ditetapkan. Mereka berharap RUU tersebut dapat segera masuk ke tahapan pembahasan di DPR RI bersama Pemerintah.
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, menegaskan bahwa inisiatif legislasi tersebut merupakan upaya konkret DPD RI dalam mewakili daerah dan mendukung visi pembangunan nasional. Sultan menyoroti urgensi dan kepentingan dari masing-masing RUU yang disusun, seperti penciptaan sistem otonomi daerah yang adaptif, akuntabel, dan responsif, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan inklusif dan berkeadilan bagi wilayah kepulauan.
DPD RI juga menyampaikan usulan penerapan sistem single register untuk Prolegnas, dengan tujuan untuk memproporsionalkan target dengan capaian serta memberikan fleksibilitas lebih besar dalam perencanaan legislasi nasional. Mereka berharap usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, untuk memperkuat landasan hukum bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah Indonesia.
