Partai politik perlu diperbaiki agar demokrasi bisa terwujud dengan baik. Sejumlah peristiwa politik terjadi kemarin menjadi sorotan, dari pembatalan aturan dokumen syarat calon presiden dan wakil presiden hingga respons terkait isu Mahfud masuk kabinet. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membatalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres menjadi perhatian penting. Ketua KPU, Afifuddin, menyebut bahwa keputusan ini dibatalkan setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Informasi Pusat (KIP).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya pembaharuan undang-undang terkait partai politik seperti UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, dan UU MD3. Menurutnya, peran partai politik sangat besar dalam menciptakan demokrasi yang sejati. Respons terkait isu Mahfud MD yang dikabarkan masuk dalam Kabinet Merah Putih juga mendapat tanggapan dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Pihak TNI juga terus menjaga gedung parlemen untuk memastikan keamanan.
Peristiwa politik kemarin memberi pelajaran berharga bagi semua pihak, memperlihatkan dinamika dalam kebijakan dan keputusan politik yang perlu diperhatikan secara seksama. Semua ini merupakan cerminan dari pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Seluruh rangkuman berita politik kemarin tetap menjadi bahan penting untuk dipahami dan dievaluasi untuk mencapai tujuan demokrasi yang adil dan partisipatif.
