Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan setuju untuk bertemu besok. Selama pertemuan, isu-isu penting yang termasuk dalam agenda “17 + 8” dibahas dengan komprehensif. Pimpinan DPR menjamin bahwa akan dilakukan tinjauan menyeluruh terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyatukan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk menghentikan pemberian fasilitas parlementer kepada anggota yang dipecat, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, DPR menjelaskan bahwa hal ini terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan perlu dihindari tumpang tindihnya. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu. DPR berharap RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum sesi ini berakhir agar pembahasan RUU Pencabutan Aset bisa dilanjutkan tanpa hambatan. Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, demi membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan komitmen bersama seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakannya sebagai dasar evaluasi ke depan.
