Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, telah mengumumkan pembentukan jabatan khusus untuk urusan warga negara asing di kabinetnya. Langkah ini diambil untuk menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dengan warga negara asing. Salah satu politisi konservatif, Kimi Onoda, dipilih untuk menjabat dalam posisi ini.
Selain itu, Takaichi juga menunjuk dua perempuan ke dalam kabinetnya, termasuk Satsuki Katayama yang menjadi menteri keuangan perempuan pertama Jepang. Kolisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan warga asing serta membentuk jabatan menteri guna mengawasi pelaksanaannya.
Dalam upayanya membentuk kabinet yang inklusif, Takaichi memberikan lima jabatan kepada anggota parlemen, dengan salah satunya adalah posisi menteri pendidikan yang diberikan kepada Yohei Matsumoto. Partai Ishin juga memberikan dukungan eksternal kepada pemerintah berdasarkan isu tertentu, meskipun tidak ikut bergabung dalam kabinet.
Di sisi lain, partai populis sayap kanan Sanseito mendapatkan dukungan yang signifikan dalam pemilihan DPR, dengan agenda “Japan First” yang menekankan kontrol imigrasi yang lebih ketat. Dukungan ini menunjukkan adanya perdebatan yang kompleks terkait kebijakan imigrasi di Jepang. Itulah beberapa perkembangan terkini terkait politik dan kebijakan di Jepang yang patut untuk diikuti.
