Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini menunjukkan bahwa prinsip syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat bersinergi dalam instrumen investasi yang meyakinkan. PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) merilis produk bernama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (KIK EBA Syariah BRI-MI BJLB1) senilai Rp1,95 triliun, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur nasional. Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina, menyebut produk ini sebagai respons terhadap minat pelaku pasar terhadap inovasi produk investasi alternatif yang berbasis syariah.
Pencatatan ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia, namun juga mengukuhkan posisi BRI-MI sebagai perintis dalam investasi syariah yang berintegritas dan berkelanjutan. Pada acara di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Tina mengungkapkan bahwa pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB menjadi bukti bahwa prinsip syariah, transparansi, dan nilai ekonomi bisa berjalan sejalan dalam instrumen investasi yang dapat dipercaya.
Dengan peringkat AAA dari Pefindo, produk KIK EBA Syariah BRI-MI JLB memperkuat komitmen BRI-MI dalam memperkuat ekosistem investasi syariah nasional dan mendukung program pemerintah untuk pembiayaan yang inklusif dan etis. Melalui pencatatan ini, BRI-MI menegaskan dukungannya terhadap pertumbuhan instrumen keuangan syariah di Indonesia yang masih memiliki potensi ekspansi besar. Produk BJLB1 yang dikelola oleh BRI-MI juga tercatat sebagai produk KIK EBA Syariah pertama di sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.
Turut hadir dalam peluncuran produk ini adalah mitra strategis seperti PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku Originator, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penampungan (escrow agent) serta BCA Sekuritas sebagai Penata Laksana. Pencatatan ini menunjukkan langkah signifikan dalam mengembangkan investasi syariah di Indonesia dan mendukung visi pemerintah dalam menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif.
