Diskusi tentang apakah banjir dan longsor yang menimpa tiga wilayah di Sumatera layak disebut sebagai bencana nasional, kini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Dorongan untuk menetapkan status bencana nasional datang dari berbagai pihak termasuk anggota legislatif, sementara sebagian lainnya memberikan masukan agar pemerintah tetap cermat tanpa mengabaikan urgensi penanganannya.
Penetapan bencana sebagai status nasional dipercaya dapat mempercepat proses penanganan dampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun kehati-hatian dinilai tetap dibutuhkan, demi memastikan semua mekanisme penanganan berjalan efektif tanpa meminggirkan peran pemerintah daerah yang berada langsung di lokasi kejadian. Guru Besar Geografi UGM, Prof Djati Mardiatno, menjelaskan bahwa ada prosedur dan standar khusus dalam menetapkan status kebencanaan, termasuk aspek teknis, koordinasi lembaga, dan keterlibatan daerah. Selama otoritas lokal masih mampu menangani situasi, menurut Djati, mereka harus diberi ruang pertama sebagai garda utama.
Landasan hukum di Indonesia memang mendukung alur peningkatan status secara bertahap dari tingkat kabupaten/kota sampai nasional, tergantung kapasitas daerah dalam merespons bencana. Langsung menetapkan bencana nasional tanpa keputusan dari pemerintah daerah, menurut Djati, justru dapat membuat pemerintahan lokal kehilangan peran pentingnya. Ketika pusat mengambil alih seluruh proses, daerah yang sebenarnya masih sanggup berkontribusi dapat tersingkir dan semangat lokal dalam mengatasi krisis bisa memudar.
Adapun mengenai kebutuhan dana, status bencana nasional sebenarnya tak menjadi kendala utama dalam pengucuran anggaran. Negara sudah mempersiapkan Dana Siap Pakai dari APBN, seperti diatur dalam hukum penanggulangan bencana di Indonesia, yang bisa segera dicairkan jika diperlukan baik oleh BNPB maupun BPBD. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahwa hingga saat ini sudah ratusan miliar rupiah dialokasikan dan dapat bertambah sesuai tuntutan situasi di lapangan.
Komitmen pemerintah untuk menjadikan penanganan banjir dan longsor di Sumatera sebagai prioritas nasional juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator PMK, Pratikno. Presiden sendiri sudah memerintahkan agar seluruh sumber daya nasional termasuk logistik dan dana, tetap disediakan untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Faktor keamanan pun menjadi pertimbangan khusus dalam penetapan status bencana nasional. Pemerintah mewaspadai jika status ini membuka pintu masuknya unsur asing ke Indonesia. Pengalaman global menunjukkan, bantuan dari luar negeri kadang tak hanya membawa manfaat, namun juga menimbulkan intervensi asing yang bisa mempersulit situasi lokal. Studi-studi internasional sering membahas sensitivitas penanganan bencana terkait intervensi, termasuk dalam kasus Topan Nargis di Myanmar atau intervensi melalui alasan kemanusiaan.
Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia tidak membuka bantuan asing, walaupun tetap menyampaikan penghargaan atas kepedulian negara sahabat. Masyarakat yang terdampak bencana paling membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Pemerintah, militer, polisi, dan organisasi masyarakat bekerja bersama, dengan BNPB sebagai koordinator utama dalam sistem ini.
Masyarakat sipil sendiri telah terbukti sigap dan aktif dalam membantu korban bencana. Penggalangan dana, distribusi logistik, bahkan pembentukan tim relawan dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa menunggu penetapan status bencana nasional. Peran mereka mendapat apresiasi karena mampu memberikan dampak nyata dalam keadaan darurat.
Isu status bencana nasional seharusnya tidak menjadi ajang politik, tapi momentum untuk memperkuat sistem koordinasi yang lebih baik. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan bekerja sama dengan penuh sinergi, baik dengan status bencana nasional maupun tidak, demi keselamatan warga dan percepatan pemulihan pascabencana.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
