Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEP) sedang melakukan penghimpunan masukan dan aspirasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sorong. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama bagi anak-anak sekolah dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Anggota KEP, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, menegaskan pentingnya Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan Papua, khususnya dalam sektor pendidikan. Meskipun implementasi Program MBG masih perlu ditingkatkan, termasuk di Papua Barat Daya, di mana baru sebagian kecil dari target nasional sudah tercapai. Berbagai faktor seperti kondisi geografis dan jarak antar sekolah menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk percepatan pelaksanaan program. Evaluasi terkait kualitas buah-buahan yang disajikan juga menjadi perhatian, terutama terkait distribusi jarak jauh. Meskipun demikian, beberapa daerah di Papua Barat Daya masih belum menjalankan Program MBG sepenuhnya, namun pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memastikan program ini dapat menjangkau seluruh wilayah. Pihak sekolah seperti SMA Negeri 2 Kota Sorong menyambut baik Program MBG yang dianggap sangat membantu peserta didik, terutama siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai ribuan orang, Program MBG diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
Pelaksanaan MBG di Kota Sorong: Masukan dan KEP Terkait
Read Also
Recommendation for You

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menerapkan standar internasional untuk kompetensi kehumasan melalui kerja sama dengan…

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan daya…

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai…

Harga pangan di Indonesia pada Jumat mencatat angka yang cukup signifikan menurut Pusat Informasi Harga…

Dana Desa tidak dipotong atau diambil oleh pusat, tetapi tata kelolanya yang mengalami perubahan. Menteri…







