KPK melakukan observasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk menilai kemungkinan mencalonkan sebagai Kabupaten/Kota Anti Korupsi tahun 2026. Observasi ini merupakan bagian dari program yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Tim observasi KPK telah menetapkan kriteria ketat, seperti skor MCP minimal 75, SPI yang stabil, predikat SAKIP minimal B, indeks SPBE yang mencukupi, dan opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut untuk memilih Kabupaten Garut.
Kriteria lainnya termasuk kepala daerah dan pejabat OPD yang tidak dalam proses hukum terkait korupsi, serta verifikasi dari aparat penegak hukum. Program ini melibatkan kementerian/lembaga seperti Kemenpan-Reformasi Birokrasi, Kemendagri, Kemenkeu, dan Ombudsman RI. Jika terpilih, Pemkab Garut akan didampingi untuk mencapai nilai kelulusan minimal 90 sebagai Kabupaten Anti Korupsi.
Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung komitmen pemerintah daerah untuk tata kelola yang bersih dan transparan. Bupati Garut menyambut baik terpilihnya daerahnya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi 2026 dan siap untuk meminimalisasi potensi korupsi melalui berbagai indikator kinerja. Evaluasi ini diharapkan akan mempercepat pembangunan dan membangun tata kelola yang bersih di Garut.
Seluruh proses ini merupakan kolaborasi lintas sektoral dan menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah untuk memerangi korupsi. Garut merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang dipilih oleh KPK untuk program ini. Keputusan akhir akan melibatkan penilaian dari lima kementerian/lembaga serta tingkat provinsi. Antara News – Feri Purnama.
