Keluarga Positif dan Negatif dalam Pemberantasan Korupsi di Sulawesi Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi, khususnya di Sulawesi Selatan. Di satu sisi, keluarga diharapkan bisa menjadi pengingat agar pejabat tetap menjaga integritas ketika menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain terdapat kasus di mana keluarga justru mendorong terjadinya korupsi.
Pasangan Kepala OPD Dilibatkan dalam Upaya Meningkatkan Integritas
Pada sebuah bimbingan teknis di Makassar, KPK melibatkan pasangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen integritas. Peserta diberikan tugas untuk menyusun rencana aksi bersama pasangan guna membangun komitmen menjaga integritas dalam lingkungan keluarga.
Langkah penting yang ditekankan adalah membuat deklarasi terbuka, termasuk melalui media sosial, agar masyarakat juga dapat turut mengawasi. Tak hanya itu, pejabat juga didukung untuk memanfaatkan kewenangannya demi membangun sistem kerja yang transparan dan berintegritas, antara lain dengan penyusunan aturan internal yang melarang praktik di luar ketentuan.
Gubernur Apresiasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran Integritas
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan bersama KPK. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait batasan gratifikasi, yang selama ini seringkali masih dianggap abu-abu. Edikasi yang diberikan, baik dari sisi regulasi maupun praktik, dianggap penting bagi pejabat dan keluarga mereka.
Lebih lanjut, hasil bimtek ini akan ditindaklanjuti dengan program-program seperti kampanye keluarga antikorupsi, penyusunan slogan integritas, dan penguatan edukasi kepada masyarakat. Melalui pendekatan berbasis keluarga, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat berlangsung lebih efektif dan membentuk budaya integritas yang berkelanjutan.
