Pemerintah Maluku Perjuangkan Pembangunan 391 Unit Rumah Bagi Korban Konflik dan Bencana
Pemerintah Provinsi Maluku sedang berupaya keras untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna membangun 391 unit rumah bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengungkapkan hal ini usai rapat dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta pada hari Selasa. Pembangunan rumah dianggap sebagai kebutuhan mendesak guna mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.
Permintaan Pembangunan Rumah di Beberapa Desa
Gubernur Hendrik menjelaskan bahwa Maluku meminta dukungan untuk pembangunan rumah di empat desa, yaitu Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit. Pembangunan hunian ini tidak hanya terkait dengan penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi bagian penting dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik dan bencana. Pemerintah daerah bertekad untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perhatian yang adil tanpa memandang latar belakang mereka.
Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan
Hendrik juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih tinggal di tenda darurat yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ia meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku, yang dianggap belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan tersebut.
Pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak konflik dan bencana merupakan langkah penting dalam memulihkan kondisi sosial dan psikologis mereka. Dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan optimal dan merata di seluruh desa yang membutuhkan.
