DPRD Pangandaran Siapkan Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah fokus mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengatasi krisis air yang kerap terjadi di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan ancaman banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Menghadapi Krisis Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen ini setelah melakukan rapat koordinasi internal dengan para camat di wilayah tersebut. Tujuan utama rapat tersebut adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air di Pangandaran.
Asep menjelaskan bahwa fokus utama dari pertemuan koordinasi tersebut adalah untuk menyempurnakan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dianggap krusial agar rencana tersebut dapat lebih matang dan berkelanjutan.
Pentingnya Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Langkah-langkah seperti normalisasi sungai dianggap tidak akan cukup. Oleh karena itu, DPRD mendorong penyusunan masterplan tata kelola air yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran sudah mulai merasakan dampak dari kelangkaan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami defisit pasokan air. Meski masih dalam proses panen, pihak terkait sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut pada masa tanam berikutnya.
Dengan beragam jenis lahan pertanian di Pangandaran, penanganan yang tepat menjadi kunci dalam menghadapi krisis air yang terus menerus terjadi di daerah tersebut.
Jumlah penayangan: 91
