Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah PDIP untuk ikut retreat di Magelang dianggap sebagai respons terhadap penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Pakar politik, Adi Prayitno, menilai bahwa langkah PDIP pasca penahanan Hasto menunjukkan keinginan partai tersebut untuk berada di luar kekuasaan politik. Instruksi Megawati sebagai ekspresi kemarahan terhadap dinamika politik yang berubah setelah penahanan Hasto. Terkait penundaan kader ikut retreat, Adi menyoroti sikap elite PDIP yang menduga kasus Hasto bermuatan politik daripada hukum. Pasca penahanan Hasto, suara keras elite PDIP menginginkan pemisahan antara persoalan hukum dan politik. Mereka menekankan bahwa persoalan hukum tidak seharusnya dicampur adukkan dengan kepentingan politik tertentu. Ini mencerminkan upaya PDIP untuk menjaga integritas mereka di tengah dinamika politik yang tengah berlangsung menjelang kongres partai.
Larangan Megawati: Ekspresi Kemarahan Pimpinan PDIP

Recommendation for You

Tensi politik meningkat menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama dalam Musyawarah Kerja Wilayah…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…

Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…