Minggu, 12 November 2023 – 17:17 WIB
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Jimly Asshiddiqie yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama dan juga sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK.
“Pak Jimly Asshiddiqie adalah Ketua MK yang pertama dan saya sangat berterima kasih atas semua ketetapannya selama ini,” kata Megawati dalam pidatonya secara daring, pada Minggu, 12 November 2023. Megawati menambahkan bahwa Jimly telah diberi kepercayaan untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK, termasuk Ketua MK, Anwar Usman. Dia juga menyatakan bahwa putusan MKMK tersebut telah membawa cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi di Indonesia.
“Keputusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral politik, kebenaran politik, akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” ujarnya.
Megawati juga menyayangkan situasi politik yang terjadi di Indonesia, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Dia berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi pranata kehidupan bangsa dan negara.
“Kita semua tentunya sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Saya telah berulang kali mengatakan bahwa konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan sebaik-baiknya,” ucap Megawati.
Selain itu, Megawati juga mengingatkan bahwa konstitusi harus ditaati, tidak hanya sebagai dasar hukum tetapi juga sebagai ideologis. Dia menyebut bahwa konstitusi harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Sementara itu, terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Megawati menyinggung bahwa manipulasi hukum kembali terjadi dalam lingkungan MK. Putusan tersebut juga dianggap memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” ucapnya.
Sebagai informasi, MKMK menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Maka dari itu, Anwar Usman dijatuhi sanksi dengan pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
