Partai Golkar mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi UU TNI yang baru setelah hasil revisi UU tersebut menimbulkan banyak penolakan di kalangan masyarakat. Keputusan pengesahan revisi UU TNI diambil dalam Rapat Paripurna ke-15 DPR dengan lokasi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya sosialisasi UU TNI kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan yang lebih besar. Idrus juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan kelompok lainnya apabila terjadi protes terhadap hasil revisi UU TNI. Menurutnya, jika substansi penting revisi UU TNI dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut lebih baik. Idrus meyakini bahwa dialog dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat akan memperlancar implementasi UU TNI yang baru, sambil tetap memperkuat kepemimpinan TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
Golkar Minta Pemerintah Sosialisasikan UU TNI Baru

Recommendation for You

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Persaingan untuk posisi calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X semakin ketat. Muktamar tersebut…

Pada Jumat, 19 September 2025, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun…

DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…