Pada hari Kamis, 17 April 2025, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membahas rencana reshuffle atau pergantian pengurus dalam acara halal bihalal Partai Golkar, yang berlangsung pada Rabu, 16 April 2025. Bahlil menegaskan bahwa reshuffle yang dimaksud terkait dengan pengurus Partai Golkar, dan bukan berkaitan dengan reshuffle di Kabinet Merah Putih.
Menurut Bahlil, proses reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Sementara itu, dalam konteks Partai Golkar, saat ini sedang dilakukan konsolidasi. Bahlil menjelaskan bahwa pergantian pengurus atau reshuffle merupakan hal yang biasa terjadi dalam struktur internal partai politik.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa akan ada reshuffle atau pergantian struktur kepengurusan partai Golkar. Dia menegaskan bahwa proses reshuffle pengurus Golkar sebanding dengan reshuffle kabinet, dan tidak harus menunggu satu atau dua tahun. Bahlil juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap para pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, serta menyinggung pentingnya kader Golkar yang menduduki jabatan di lembaga negara seperti DPR, termasuk Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR RI.
Reshuffle ini juga dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian di level kepengurusan partai dan kadernya yang menjabat di lembaga negara. Bahlil menekankan bahwa transparansi dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam proses reshuffle ini, demi memperkuat posisi Partai Golkar sebagai aset negara yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia.
